Hubungan Hukum Hindu Dengan Budaya, Adat Istiadat, dan Kearifan Daerah Setempat

HUBUNGAN HUKUM HINDU DENGAN BUDAYA, ADAT ISTIADAT, KEARIFAN

DAERAH SETEMPAT

   Hubungan Hukum Hindu dengan budaya, adat-istiadat, dan kearifan daerah setempat.

Dalam  praktiknya  di  tengah  masyarakat  memang  tampak  gejala  yang  bertaut-menaut antara hukum Hindu dengan Hukum Adat. Kitab-kitab Hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti; Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama dan Kutara Manawa, memang amat sering diajadikan sumber penyusunan Hukum Adat. Hanya transfer ke dalam Hukum Adat tidak dilakukan sepenuhnya, karena tidak semua materi dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan budaya tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. Konsekuensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum Adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial masyarakatnya, dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat tersebut tidak dapat dibantahkan.

Konsekuensi lainnya adalah membawa akibat yang sangat fatal, di mana mulai muncul tokoh-tokoh hukum adat yang tidak lagi menerima anggapan bahwa hukum adat bersumber kepada hukum hindu, berkesempatan mengemukakan hasil penelitiannya. Gde Pudja lebih jauh mengemukakan, “Hukum Hindu-lah yang merupakan sumber dasar dari Adat di Indonesia terutama di daerah-daerah di mana pengaruh Hindu itu sangat besar. Untuk daerah Bali dan Lombok, pembuktian itu tidaklah begitu sulit, karena seluruh pola pemikiran dan tata kehidupan masyarakat yang beragama Hindu, tetap mendasarkan pada ajaran-ajaran agama Hindu yang mereka .

Menurut “Soerjono Soerkarto” yang mengemukakan bahwa hukum Adat bersumber dari perkembangan perilaku yang berproses melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat, akan semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum hindu menjiwai hukum adat. Namun kerangka teori  ini  akan melahirkan  adat  murni, karena  ia  bersumberkan  kepada  perilaku menjadi manusia, baik personal maupun umum. Dalam proses menjadikan kebiasaan, tata dan adat-istiadat, kitab Dharmasastra atau hukum hindu sedikit banyak memberi pengaruh, berhubung kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat itu dibatasi oleh suatu norma-norma sosial dan norma-norma agama yang bersumber langsung dari Wahyu Tuhan. Hukum Hindu dalam pembahasan di muka dinyatakan berdasarkan pada adat.

Berbagai pengaruh hukum hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang dikedepankan di atas, menunjukkan skala pengaruh hukum hindu terhadap hukum adat pada dimensi “Pawongan”dan”palemahan”. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat, tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Gde Pudja mengatakan, hukum adat haruslah tetap ada, sebagai kadiah yang asli pada masyarakat primer. Namun sejauh ini pembuktian untuk membedakan hukum adat dengan hukum hindu, belum banyak dilakukan. Kalau ada, penulisan ini belum sampai melihat kemungkinan bahwa hukum itu bersumber pada Hukum Hindu.

Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat-istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu saling memelihara diantaranya. Keberadaan adat- istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia.